Pembangunan bandara baru di Bali Utara, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.
Rencana pembangunan itu sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025, yang ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Bupati Buleleng, I Nyoman Sutjidra, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Buleleng tengah menunggu petunjuk terkait proyek strategis tersebut.
“Itu kebijakan dari Pemerintah Pusat pasti kami selalu dukung. Tinggal saat ini penentuan lokasi saja, kami akan ikuti,” ujar Sutjidra, Minggu (27/4/2025) di Buleleng.
Ia menyebut Pemkab menyambut baik dan mendukung penuh masuknya bandara Bali Utara di RPJMN 2025-2029.
Sutjidra pun meminta agar Pemkab Buleleng selalu diajak untuk berkoordinasi terkait rancangan tersebut, salah satunya terkait dengan penentuan lokasi dibangunnya bandara baru tersebut.
“Kami minta agar selalu diajak berkoordinasi, terutama dengan Pemerintah Provinsi Bali. Termasuk penentuan lokasinya,” kata dia.
Akademisi: harus dikaji dari berbagai aspek
Sementara itu, akademisi dari Buleleng, I Putu Mardika, mengatakan bahwa pembangunan baru di Bali Utara harus dikaji dari berbagai aspek, seperti ekonomi, pariwisata, dan budaya.
Dalam pembangunan proyek tersebut, harus dilakukan dengan tahapan riset yang cukup panjang untuk memahami keinginan masyarakat.
Mardika menyebut bahwa pembangunan bandara baru nantinya akan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah.
Meski demikian, pertumbuhan ekonomi ini harus diantisipasi dengan perencanaan matang agar tidak hanya menguntungkan pemodal besar, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal melalui penguatan sektor ekonomi berbasis komunitas.
“Dengan hadirnya infrastruktur besar ini, peluang investasi akan meningkat, membuka lapangan kerja baru di berbagai bidang seperti konstruksi, jasa transportasi, perhotelan, dan perdagangan,” kata dia.
Menurut Mardika, bandara ini akan mempercepat akses wisatawan ke Bali Utara, yang selama ini kalah pamor dibandingkan Bali Selatan.
Kawasan seperti Lovina, Air Sanih, hingga dataran tinggi Munduk dan Tamblingan berpotensi mengalami lonjakan kunjungan.
Model pariwisata berbasis ekowisata dan budaya yang selama ini dikembangkan di Buleleng akan menghadapi tekanan komersialisasi.
“Perlu diperhatikan jika tidak diatur dengan prinsip keberlanjutan, ada risiko terjadinya degradasi lingkungan dan homogenisasi budaya lokal akibat arus wisata massal yang berorientasi profit jangka pendek,” ucapnya.